.jpeg)
POJOKNEGERI.COM – Perhatian pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga miskin yang mengalami kendala biaya pendidikan terus ditunjukkan dengan program Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Di Kalimantan Timur (Kaltim) program Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai diuji coba.
Setidaknya ada tiga titik ditetapkan sebagai lokasi awal yakni SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan, sasaran program adalah anak-anak dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKS). Sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang tidak lagi tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Pemerintah menanggung penuh seluruh kebutuhan. Mulai dari biaya sekolah, seragam, perlengkapan belajar, hingga konsumsi sehari-hari,” kata Andi, Rabu (1/10/2025).
Tahap awal dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Di BPVP Samarinda, sebanyak 66 siswa baru mengikuti MPLS, terdiri atas 21 siswa SD, 25 siswa SMP, dan 20 siswa SMA. Mereka didampingi 16 tenaga pengajar yang sudah dibekali pelatihan dari Kementerian Sosial.
Di lokasi lain, SMA 16 Samarinda, tercatat 46 siswa ikut MPLS, dengan rincian 21 siswa SD dan 25 siswa SMA. Untuk sementara, fasilitas asrama masih menumpang pada gedung milik sekolah tersebut.
MPLS dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Selain pengenalan sekolah, para siswa dibekali pembinaan karakter, konseling, hingga pelatihan pengembangan diri yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan tenaga psikolog.
“Kunci utama adalah membangun karakter lebih dulu. Anak-anak harus memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab sebelum masuk ke materi akademik,” tambah Andi.
Dinas Sosial juga terus melakukan penelusuran untuk menjaring lebih banyak anak putus sekolah. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga relawan Tagana dikerahkan untuk mengidentifikasi calon siswa baru.
Meski masih tahap uji coba, pemerintah pusat sudah menyiapkan rencana pembangunan sekolah rakyat permanen di Kaltim. Enam lokasi diajukan, namun hingga kini baru lahan di Palaran, Samarinda, yang siap digunakan.
“Target kami awal tahun depan pembangunan sekolah permanen di Palaran bisa dimulai. Lokasi lain masih menunggu kesiapan lahan,” jelasnya.
Setelah MPLS selesai, siswa akan menjalani matrikulasi atau penyetaraan kompetensi selama tiga bulan. Proses ini dipandang penting karena latar belakang pendidikan anak sangat beragam.
“Ada yang berhenti di kelas 3 SD, ada juga yang lama sekali tidak bersekolah. Jadi, penyetaraan ini untuk mengembalikan semangat belajar sekaligus menyesuaikan kemampuan mereka,” tutup Andi.
(tim redaksi)
