.jpeg)
POJOKNEGERI.COM — Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Salah satu agendanya meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 58 di SMA Negeri 16 Samarinda, Rabu (8/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, berdialog dengan para guru, siswa, dan wali murid.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program SRT tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada sinergi aktif pemerintah daerah dan masyarakat.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar program pendidikan, tapi gerakan sosial untuk membuka jalan keluar bagi keluarga tidak mampu melalui pendidikan yang inklusif,” ujarnya.
Menurutnya, SRT dirancang sebagai program nasional terpadu yang menggabungkan aspek pendidikan, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan keluarga. Selain memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat bersekolah tanpa biaya, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial bagi orang tua mereka.
“Jadi, tidak berhenti pada beasiswa saja. Keluarganya pun harus terlindungi lewat program bantuan sosial dan kesehatan,” jelas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Gus Ipul juga menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program. Ia meminta seluruh pihak untuk memastikan distribusi manfaat tepat sasaran dan terbebas dari praktik pungutan liar atau intervensi pihak yang tidak berhak.
“Program ini harus benar-benar untuk mereka yang membutuhkan. Tidak boleh ada anak titipan, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor pendidikan. Ia pun mendorong kepala daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif mengawal pelaksanaan program di lapangan.
Gus Ipul menutup kunjungan dengan menegaskan kembali arah kebijakan sosial nasional, bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem harus dimulai dari akses pendidikan yang merata dan sistem perlindungan sosial yang kuat.
“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan komitmen daerah menjadi kunci agar program ini benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
(tim redaksi)
