Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur terus menyoroti kasus dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
SelengkapnyaKasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih terus bergulir. Perkembangan terbarunya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan satu orang tersangka baru yakni MSN. MSN menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE), anak perusahaan dari PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI).
SelengkapnyaDalam rangka penyegaran dan peningkatan efektivitas organisasi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Supardi, resmi melantik 11 pejabat baru di lingkungan Kejati Kaltim Pelantikan yang berlangsung di Kantor Kejati Kaltim pada Senin (28/7/2025)
SelengkapnyaDi tengah isu miring terkait penghentian kerja sama dengan media massa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa anggaran media tetap ada dan tidak dihapus.
SelengkapnyaDPRD Kaltim membantah isu penghapusan alokasi anggaran kemitraan media dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Timur Tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pos anggaran tersebut.
SelengkapnyaPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, pada Kamis (25/7). Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim.
SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur transparan dan akuntabel dalam menjalan roda pemerintahan. Hal ini disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Jumat (25/72025).
SelengkapnyaKepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru, Supardi mengungkapkan komitmen untuk memperkuat penanganan hukum di Kaltim. Ia menyebut penanganan perkara akan menjadi prioritas, di samping dukungan terhadap peningkatan sektor ekonomi.
Selengkapnya