Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur terus menyoroti kasus dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
SelengkapnyaDPRD Kaltim membantah isu penghapusan alokasi anggaran kemitraan media dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Timur Tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pos anggaran tersebut.
SelengkapnyaDorongan untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Kalimantan Timur (Kaltim) terus digaungkan DPRD provinsi setempat.
SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan antara pemilihan umum (Pemilu) nasional dan Pemilu daerah menimbulkan sejumlah implikasi, termasuk perpanjangan masa jabatan anggota legislatif.
SelengkapnyaKinerja sejumlah perusahaan daerah (perusda) di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan.
SelengkapnyaKerusakan parah sejumlah ruas jalan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menuai sorotan.
SelengkapnyaPanitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 DPRD Kalimantan Timur resmi menggelar rapat perdana, Kamis (12/6/2025), usai terbentuk dalam Rapat Paripurna ke-17.
SelengkapnyaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyalurkan insentif bulanan Rp500 ribu untuk guru swasta dari jenjang PAUD hingga Madrasah Aliyah.
Selengkapnya