POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya mencari jalan keluar atas pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan langkah negosiasi dan sinergi dengan kementerian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan dan layanan publik di tengah kontraksi fiskal.
Dalam rapat bersama DPRD Samarinda, Andi Harun mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya pasif menerima pengurangan tersebut, melainkan aktif melakukan pendekatan agar dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir.
“Pada sisi lain kita juga melakukan pendekatan agar dampak pengurangan tidak sebesar yang direncanakan. Insya Allah minggu depan saya telah terkonfirmasi akan bertemu dengan Menteri PUPR semua upaya harus kita lakukan, baik melalui official correspondence maupun lobby-lobby secara konstitusional,” kataAndi Harun saat hadir Rapat Paripurna di DPRDSamarinda, pada Selasa (30/9/2025)malam.
Menurutnya, strategi penyusunan APBD harus selaras dengan alokasi APBN agar sejumlah program pembangunan di Samarinda tetap berjalan. Ia mencontohkan, proyek infrastruktur yang sebelumnya direncanakan dibiayai oleh APBD bisa saja dialihkan ke dukungan dana pusat.
“Boleh jadi uang kita dikurangi, TKD juga dipangkas, tapi sebagian program bisa dibiayai melalui APBN. Minggu depan kami akan mengajukan usulan prioritas, salah satunya penanganan banjir yang memang menjadi program utama Samarinda ke depan,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah ini bukan sekadar respons spontan, melainkan strategi konstitusional dalam menghadapi kontraksi fiskal yang tidak hanya dialami Samarinda, tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia.
“Yang kita lakukan ini adalah sebuah reaksi positif, bukan sekadar menciptakan kegaduhan di ruang publik. Kita harus bergerak, bukan berdiam diri jika hanya mengeluh, tidak akan ada solusi yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain strategi negosiasi ke pusat, Pemkot Samarinda juga menyiapkan penyesuaian belanja modal.
Hal ini bertujuan agar dana yang tersedia tetap cukup membiayai program prioritas tanpa mengorbankan jalannya pemerintahan.
“Target kita adalah menyesuaikan rencana pembiayaan agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang sudah direncanakan harus tetap memberi manfaat bagi masyarakat, meski dengan keterbatasan,” ucapnya.
Lebih jauh, ia memastikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat pemangkasan anggaran.
Mitigasi telah disiapkan sejak jauh-jauh hari agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Dengan mitigasi yang sudah kita susun, pelayanan publik di Samarinda akan terus berjalan baik. Ini penting karena walau kita berada dalam keterbatasan, masyarakat tetap berhak mendapatkan layanan yang optimal,” pungkasnya. (*)
