Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 turut mendapat sorotan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sejumlah anggota mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar transparan dalam menangani kasus ini pada Jumat (26/9). KPK diminta segera menetapkan tersangka agar cepat menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. KPK saat ini tengah menelusuri rekening-rekening yang diduga terkait dengan kasus ini. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mengungkap aliran dana yang mencurigakan.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa hari ini Kamis 10 Juli 2025. Namun pemeriksaan tidak dilakukan di gedung KPK melainkan akan berlangsung Polda Jatim.
SelengkapnyaKPK Jadwalkan Pemeriksaan Gubernur Jatim Khofifah Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Kasus ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di sejumlah titik pada Kamis (26/6/2025) malam. Penindakan ini menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Sebanyak 6 orang diamankan KPK dalam OTT kali ini.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Medan, Sumatera Utara (Sumut) OTT ini dilakukan pada Jumat (27/6/2025). Informasi ini disampaikan Komisioner KPK Fitroh Rohcahyanto. Namun, Fitroh belum mengungkap detail kasus dalam OTT tersebut.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tersangka Haryanto selaku Direktur PPTKA Kemnaker (2019 sampai 2024) dan Dirjen Binapenta Kemnaker (2024 sampai 2025) hari ini. Pemanggilan ini mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses pengurusan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Selengkapnya