IMG-LOGO
Home Daerah Sekolah Rakyat Samarinda, Simbol Harapan Baru untuk Anak-anak dari Keluarga Tidak Mampu
daerah | samarinda

Sekolah Rakyat Samarinda, Simbol Harapan Baru untuk Anak-anak dari Keluarga Tidak Mampu

Mikhail - 26 April 2025 20:53 WITA
IMG
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin. (POJOKNEGERI.COM/HARPIAH M)

POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024, Samarinda tercatat sebagai salah satu dari lima daerah yang dinilai paling siap menjalankan kebijakan tersebut.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, mengatakan, sebanyak 100 siswa, terdiri dari 50 murid untuk jenjang SD dan 50 murid lainnya untuk jenjenag SMP, akan menjadi angkatan pertama.


Untuk sementara, proses belajar mengajar akan dilaksanakan di fasilitas sewaan di Kampus Melati.


“Kami tidak ingin anak-anak ini menunggu terlalu lama. Pendidikan harus segera dimulai, apapun tantangannya,” tegasnya.


Berbeda dari sekolah umum, rekrutmen siswa di Sekolah Rakyat dilakukan sangat selektif dan berbasis data. Peserta dipilih berdasarkan verifikasi Dinas Sosial, yakni mereka yang masuk kategori desil 1 dan 2 atau kelompok paling rentan secara ekonomi.


"Semua sudah berbasis data, jadi bukan siapa cepat dia dapat. Kami prioritaskan yang memang sangat membutuhkan," ujarnya.


Yang menarik, konsep Sekolah Rakyat bukan hanya soal ruang kelas, sistem asrama (boarding school) diterapkan dengan fokus membangun karakter, kemandirian dan kebiasaan hidup sehat sejak dini.


“Kami ingin mengajarkan hal sederhana tapi penting. Misalnya, membiasakan anak-anak cuci tangan dengan benar memakai teknologi dengan bijak dan menjaga kerapihan,” jelasnya.


Meski tahapan perencanaan daerah sudah tuntas, pembangunan fisik sekolah masih menunggu keputusan dari kementerian pusat.


Samarinda termasuk satu dari lima wilayah di Kalimantan Timur yang disiapkan menjalankan proyek percontohan ini bersama Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, dan Provinsi Kalimantan Timur.


“Kami siap dari sisi lahan, administrasi, dan sumber daya. Tapi keputusan desain hingga rekrutmen guru tetap wewenang pusat,” pungkasnya. (*)