POJOKNEGERI.COM, KUTIM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim melakukan inspeksi langsung ke proyek Terminal Sangatta, Kutai Timur, sebagai bagian dari uji petik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2024.
Hasil kunjungan menunjukkan proyek belum optimal dan dinilai masih jauh dari kata fungsional.
Kunjungan lapangan pada Selasa, 6 Mei 2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agus Aras, bersama sejumlah anggota DPRD Kaltim lainnya, antara lain Firnadi Ikhsan, Baharuddin Demmu, Apansyah, dan Abdul Giaz.
Dalam pantauan langsung di lapangan, para legislator menemukan bahwa progres pembangunan Terminal Sangatta belum memenuhi harapan masyarakat maupun standar infrastruktur pelayanan publik.
Sejumlah bagian fisik belum rampung, dan fungsi dasar terminal belum dapat dioperasikan secara maksimal.
“Kami melihat banyak hal yang masih perlu dibenahi. Pembangunan belum maksimal dan jauh dari kata fungsional sebagai terminal representatif untuk masyarakat,” ujar Agus Aras.
Hal senada diungkapkan Baharuddin Demmu.
Ia menekankan bahwa proyek ini tidak boleh hanya selesai di atas laporan, tetapi juga harus benar-benar bisa dimanfaatkan.
“Kita tidak ingin terminal hanya selesai di atas kertas, tapi tidak bisa digunakan secara maksimal. Ini menyangkut pelayanan publik,” tegasnya.
Pansus DPRD Kaltim menilai pentingnya proyek ini segera diselesaikan dengan kualitas yang terjaga, mengingat terminal merupakan salah satu infrastruktur strategis bagi aktivitas masyarakat Sangatta dan sekitarnya.
“Fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan anggaran dimanfaatkan secara efektif dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Terminal ini harus rampung, bukan mangkrak,” ujar Firnadi Ikhsan.
Pansus juga mendorong monitoring ketat dari dinas teknis serta dukungan serius dari Pemkab Kutai Timur, agar proyek tidak menimbulkan beban pembiayaan lanjutan atau kerugian daerah.
Temuan dan evaluasi dari kunjungan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Gubernur 2024.
Pansus menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak cukup dilihat dari serapan anggaran, tetapi dari hasil nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat. (adv)
