_Kaltim,_Hasanuddin_Mas’ud.jpg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Maraknya kasus perundungan dan pertikaian di lingkungan sekolah dasar hingga sekolah menengah di Samarinda mengundang kekhawatiran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai fenomena ini perlu mendapat perhatian serius, meskipun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke lembaganya.
“Memang belum ada laporan tertulis dari dinas, sekolah, maupun orangtua. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai semuanya parah. Harus ada langkah antisipatif,” ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas, Jumat (23/5/2025).
Menanggapi berbagai pendekatan yang diterapkan di luar daerah, Hamas menyebut salah satu contoh adalah program pembinaan siswa bermasalah di Jawa Barat yang ditempatkan sementara di barak militer.
Namun, ia mengingatkan agar solusi semacam itu tidak serta-merta diterapkan di Kalimantan Timur tanpa kajian matang.
“Saya pribadi justru punya ide, jangan ngikutin Jawa Barat. Kita perlu pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya kita di Benua Etam,” tegasnya.
Hamas menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk orangtua, guru, hingga lembaga pemerhati pendidikan, dalam merumuskan solusi.
“Kita butuh masukan dari bawah, bukan langsung adopsi program dari luar. Kalau tidak sesuai, justru bisa jadi bumerang,” lanjutnya.
Hingga saat ini, belum ada pembahasan spesifik di DPRD terkait bentuk penanganan perundungan di sekolah.
Namun, Hamas memastikan pihaknya terbuka terhadap usulan masyarakat dan siap menindaklanjuti jika dibutuhkan.
Ia juga meyakini bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki rencana sendiri dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Pemerintah provinsi pasti punya langkah tersendiri. Tugas kita di DPRD adalah mengawasi dan mendorong agar kebijakan itu benar-benar menyentuh akar persoalan,” pungkasnya. (adv)
