POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah bersiap menghadapi tantangan besar pada tahun depan menyusul pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kebijakan efisiensi tersebut dinilai akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah, terutama karena sebagian besar struktur keuangan daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pihaknya langsung melakukan langkah mitigasi begitu kebijakan efisiensi APBN diumumkan resmi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
“Tidak banyak pilihan bagi pemerintah kota maupun kabupaten untuk beradaptasi dengan kebijakan efisiensi nasional. Karena rata-rata lebih dari 90 persen APBD di seluruh Indonesia masih dibiayai oleh dana TKD, seperti DBH, DAU, DAK, dan lain-lain,” jelas Andi Harun.
Ia membeberkan, pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran hingga 24,8 persen, di antaranya melalui pengurangan dana transfer ke daerah.
Besarannya mencapai 50 persen, yang tentu berdampak serius pada kapasitas fiskal Pemkot Samarinda.
Namun, Andi Harun memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Samarinda akan tetap berjalan normal.
Strateginya adalah dengan mengutamakan belanja yang benar-benar prioritas, sementara program yang bisa ditunda akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
“Belanja yang tidak prioritas kita tunda. Kita dahulukan untuk belanja yang sifatnya tidak bisa ditunda, seperti gaji pegawai, TPP pegawai, gaji honorer, P3K, hingga insentif pekerja lapangan daerah. Kalau itu sudah tercipta, maka stabilisasi pemerintahan tetap terjaga,” tegasnya.
Selain itu, untuk belanja modal pembangunan, Pemkot Samarinda akan menyesuaikan skala kegiatan sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Dengan begitu, meskipun ada tekanan akibat efisiensi nasional, layanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat tetap berlangsung,”ucapnya.
Menurut Andi Harun, mitigasi yang dilakukan dalam sepekan terakhir melibatkan seluruh jajaran Pemkot Samarinda.
Koordinasi intensif dijalankan agar langkah adaptasi belanja tidak mengganggu program prioritas pembangunan.
“Walaupun berpengaruh besar kami memastikan pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (*)
