POJOKNEGERI.COM, MAHULU - Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan serius.
Meski sudah berusia 12 tahun, wilayah yang kaya sumber daya alam ini masih menghadapi kesulitan akses dan tingginya harga kebutuhan pokok akibat buruknya sarana transportasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Masyarakat Peduli Mahulu (FMPM) pada Rabu (28/5/2025) di gedung DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan keluhan masyarakat terkait keterbatasan akses infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Sudah lebih dari satu dekade Mahulu berdiri, namun warganya masih mengalami kesenjangan pembangunan yang sangat memprihatinkan,” ujar Subandi.
Ironisnya, Mahulu berada di provinsi yang kaya sumber daya alam dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, namun kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Wilayah ini disebut masih sangat terisolasi.
Salah satu keluhan utama adalah tingginya harga kebutuhan pokok.
Harga beras 10 kilogram mencapai Rp800 ribu akibat distribusi barang yang sulit karena jalan rusak parah.
Sebagian besar barang harus diangkut menggunakan pesawat yang biayanya sangat mahal, bahkan bisa melebihi harga barang itu sendiri.
“Kondisi ini langsung memengaruhi harga jual kebutuhan pokok di Mahulu,” jelas Subandi.
DPRD Kaltim berjanji menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyampaikan laporan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim agar ada langkah nyata mengatasi masalah tersebut.
“Masukan masyarakat akan kami tampung dan teruskan agar segera ada solusi konkret,” tutup Subandi. (adv)
