POJOKNEGERI,COM, SAMARINDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim menyoroti sejumlah kelemahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim 2025–2029, terutama pada aspek kejelasan program unggulan dan realistisnya kapasitas fiskal.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025), yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan RPJMD yang sebelumnya disampaikan gubernur.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan lima tahun ke depan harus dilandasi proyeksi keuangan yang terukur dan implementasi program yang konkret.
“Pemerintah harus menghitung secara akurat proyeksi kapasitas keuangan riil setelah belanja wajib. Jangan sampai janji-janji hanya berhenti di atas kertas,” tegas Reza.
Gerindra menyambut positif tiga tujuan besar dalam RPJMD yaitu Kaltim Sukses, Generasi Emas, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Namun, mereka menganggap sejumlah program unggulan seperti sekolah gratis hingga S3, internet desa gratis, hingga insentif umrah masih belum jelas dalam hal pelaksana dan sumber pendanaan.
Selain itu, mereka meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan PAD dan dana perimbangan, tetapi juga proaktif mencari alternatif pendanaan lain yang sah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti ketimpangan kontribusi ekonomi antarwilayah.
Lima daerah seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur disebut menyumbang 80 persen ekonomi Kaltim, sedangkan kabupaten lain seperti Mahakam Ulu masih tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di daerah dengan kontribusi ekonomi kecil agar pertumbuhan lebih merata,” ujar Reza.
Gerindra juga mendorong penguatan reformasi birokrasi, meminta program penataan kelembagaan ditindaklanjuti secara terukur dan tidak stagnan.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra menyatakan siap membahas RPJMD ini lebih dalam melalui panitia khusus DPRD demi memastikan dokumen tersebut benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang relevan dan aplikatif. (adv)
