IMG-LOGO
Home Advertorial DPRD Kaltim Siap Fasilitasi Solusi Konkret Atasi Banjir Samarinda
advertorial | DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Siap Fasilitasi Solusi Konkret Atasi Banjir Samarinda

Mikhail - 03 Juni 2025 06:59 WITA
IMG
Salah satu ruas jalan di Simpang Alaya, Samarinda, yang tergenang banjir, Selasa (27/5/2025). (HO/CCTV Samagov.id)

POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.


Kali ini, Wali Kota Andi Harun meminta dukungan langsung dari DPRD Kaltim untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dalam menghadapi persoalan banjir yang semakin mendesak.

Permintaan tersebut disampaikan melalui Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun (Afif), yang menyebut bahwa Wali Kota mendorong sinergi konkret antara pemerintah provinsi dan kota, khususnya dalam hal teknis dan pembiayaan proyek pengendalian banjir.

“Pak Wali menilai pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan sangat dibutuhkan. Sinergi ini penting agar penanganan banjir tidak berhenti di atas kertas,” jelas Afif, Senin (2/6/2025).

Sebagai tindak lanjut, Afif telah menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.


Ia mengusulkan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan langsung Wali Kota Samarinda untuk memaparkan program strategis yang perlu dukungan provinsi.

Program prioritas yang akan dipresentasikan antara lain penguatan sistem intake air bersih dan pembangunan infrastruktur drainase terpadu.

“Hearing ini penting agar semua pihak memahami kebutuhan riil di lapangan dan tidak saling lempar tanggung jawab,” tegas Afif.

Ia menekankan bahwa penanganan banjir sudah menjadi isu regional yang tidak hanya dialami Samarinda, tetapi juga kota-kota lain seperti Balikpapan, Bontang, Berau, hingga Mahakam Ulu.

“Pemprov harus hadir sebagai penghubung lintas daerah, agar kebijakan yang disusun bersifat integratif,” lanjutnya.

Selain itu, Afif juga mendorong eksplorasi pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari APBD Provinsi, APBN, hingga skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) agar penanganan tidak mandek akibat keterbatasan anggaran daerah.

Ia berharap, melalui inisiatif RDP ini akan tercipta pemahaman bersama yang dituangkan dalam perencanaan dan kebijakan anggaran tingkat provinsi.

“Warga butuh bukti, bukan janji. Kolaborasi ini harus menghasilkan langkah nyata yang bisa segera dirasakan masyarakat,” tutup Afif. (adv)

Tags: