POJOKNEGERI.COM - Di balik sejumlah kemajuan dalam pengendalian banjir di beberapa titik Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan bahwa sistem pengendalian banjir masih jauh dari kata rampung.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Samarinda, Hendra, mengatakan bahwa penyelesaian secara menyeluruh baru bisa dinilai jika perencanaan dari hulu ke hilir tuntas diterapkan.
“Seperti yang kita lihat Simpang Lembuswana kelihatannya sudah selesai, padahal belum masih banyak jaringan drainase dan kolam yang belum terhubung. Ini belum selesai,” ujar Hendra.
Meski Sempaja dan Lembuswana menunjukkan penurunan genangan, sejumlah kawasan seperti Gerilya, Damanhuri, Juanda, Fly Over, Suryanata, AWS, Kadrie Oening, hingga Antasari masih kerap dilanda banjir.
Kondisi serupa terjadi di kawasan Simpang Empat Sempaja. Ia menjelaskan, genangan bisa muncul tiba-tiba meski sebelumnya hujan deras tak menyebabkan banjir. Hal ini menunjukkan masih adanya saluran yang belum tersambung sempurna hingga ke Sungai Karang Mumus.
Sementara itu, keterlibatan pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) juga belum optimal beberapa wilayah seperti Sungai Rapak Binuang dan saluran bawah PM Noor masih menunggu sentuhan normalisasi lanjutan.
Ia mengatakan Wali Kota Samarinda telah menyatakan kesiapan mengambil alih pengerjaan jika proses dari pihak provinsi terlalu lam rencana pengajuan anggaran tahun 2026 pun telah disiapkan.
“Target kami tetap pada pembangunan kolam-kolam penahan air tahun ini sekitar 5 hektare lahan kami kerjakan, dan ada potensi tambahan 10 hektare. Tapi totalnya baru sekitar 7-8 hektare, masih jauh dari target 70 hektare,” ungkapnya.
Fenomena banjir yang baru-baru ini terjadi disebut juga dipicu oleh faktor eksternal seperti naiknya muka air laut dan cuaca ekstrem. Hal ini menuntut evaluasi terhadap desain turap dan elevasi tanggul yang sudah ada.
“Beberapa titik tanggul kemarin sudah terendam sementara puncak banjir lebih tinggi dari prediksi. Ini menandakan desain lama sudah tak relevan kita harus revisi,” tegasnya.
Dengan anggaran SDA dari APBD sekitar Rp200 miliar ditambah bantuan Rp400 miliar, tantangan pengendalian banjir masih menumpuk Apalagi BWS memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp900 miliar hanya untuk Karang Mumus.
(Redaksi)
