POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan tinjauan ke Kantor Inspektorat Kota Samarinda, Jalan Dahlia, Selasa (17/6/2025).
Kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota dalam memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung transparan dan bebas dari praktik curang.
Langkah ini sekaligus menjadi respons atas perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan kecurangan dalam proses seleksi masuk sekolah negeri.
“Ini adalah inovasi yang kami lahirkan untuk menindaklanjuti perhatian dari KPK. Kami telah membentuk Tim Pengawasan Penerimaan Murid Baru,” ujar Andi Harun.
Tim pengawasan yang dibentuk Pemkot tidak hanya memantau aspek teknis PPDB, tetapi juga mengusut potensi pelanggaran aturan.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, tim ini turut melibatkan unsur Polresta Samarinda dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.
“Prinsip kami zero tolerance. Kalau ada pelanggaran, langsung kami serahkan ke aparat hukum. Jika pelakunya ASN, sanksinya bisa sampai pemberhentian,” tegas Andi.
Andi Harun menyatakan bahwa PPDB 2025 diawasi ketat melalui empat jalur utama: domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi.
Ia juga menegaskan larangan keras terhadap manipulasi data domisili.
“Sekarang Capil tidak boleh lagi mengeluarkan surat domisili dadakan. Kalau KTP-nya di alamat A tapi mau sekolah di wilayah B tanpa dasar hukum yang sah, itu tidak bisa,” katanya.
Untuk menjamin transparansi, Pemkot membuka posko pengaduan baik secara langsung di Kantor Inspektorat maupun secara daring.
Dari delapan aduan yang masuk hingga saat ini, mayoritas merupakan miskomunikasi, bukan pungli atau praktik curang.
“Masalahnya bukan di sekolah, tapi karena ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak untuk masuk ke sekolah tertentu. Ada juga yang coba akal-akalan melalui jalur prestasi. Itu yang sedang kami awasi,” jelas Andi Harun.
Wali Kota Andi Harun menekankan bahwa meskipun sistem PPDB masih belum sempurna, langkah awal untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif harus dimulai.
“Kami tahu sistem ini belum sempurna. Tapi kami harus mulai. Pendidikan harus adil, bukan hanya untuk yang punya koneksi, tapi untuk semua anak Samarinda,” pungkasnya. (*)
