POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen lembaganya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Bumi Etam.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat Forum Komunikasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN), Selasa (17/6/2025), di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi kunci, seperti Polda Kaltim, Kejaksaan, BIN Daerah, hingga TNI, termasuk aktivis anti-narkoba dan organisasi masyarakat.
Ancaman nyata peredaran narkoba di Kaltim menjadi sorotan utama dalam rapat.
Wilayah provinsi yang luas dan memiliki banyak akses jalur darat, laut, dan udara menjadikan Kaltim rawan menjadi jalur transit dan distribusi narkoba.
“Pengawasan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Kita butuh sinergi penuh agar bisa mengendalikan peredaran narkoba yang semakin kompleks,” ujar Ananda Emira Moeis.
Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang harus ditopang oleh kebijakan yang kuat dan pengawasan menyeluruh.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antar-instansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci agar pengawasan di semua lini bisa berjalan maksimal,” tegas Nanda.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mendorong kebijakan berbasis pencegahan dan rehabilitasi, termasuk mendukung optimalisasi Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas oleh BNN.
“Program ini harus dikembangkan dan dikuatkan dengan dukungan anggaran dari APBD. Kami siap memperjuangkan itu,” ujarnya.
Ananda juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat sasaran agar program-program anti-narkoba tidak hanya seremonial, tetapi memberikan dampak nyata di lapangan, terutama dalam hal rehabilitasi pengguna dan edukasi publik.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud mengapresiasi dukungan DPRD Kaltim yang terus hadir dalam isu-isu strategis pembangunan daerah, termasuk soal narkotika.
Menurutnya, ancaman narkoba adalah persoalan lintas sektor yang harus ditanggulangi dengan keseriusan dan strategi terpadu.
“Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi dan memastikan program P4GN berjalan optimal,” ucap Gubernur Rudy.
Rapat ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkotika di Kalimantan Timur.
Dengan sinergi yang semakin kokoh, Pemprov dan DPRD Kaltim optimistis mampu membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dari ancaman narkoba. (adv)
