 Abdul Muhaimin dan rombongannya, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).jpeg)
Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 turut mendapat sorotan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sejumlah anggota mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar transparan dalam menangani kasus ini pada Jumat (26/9). KPK diminta segera menetapkan tersangka agar cepat menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Selengkapnya.jpeg)
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK segera menetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Desakan ini sebagaimana disuarakan koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).
Selengkapnya