_dan_Muhammadiyah_terima_izin_pengelolaan_tambang_dari_pemerintah.jpeg)
Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai pro-kontra.
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menerima laporan dugaan serius terkait pertanggung jawaban hukum PT Limbu dan CV Egi terkait kegiatan pertambangan di daerah FIT.
Selengkapnya
DPRD Kaltim meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kaltim harus bisa memberikan kontribusi lebih terhadap masyarak
Selengkapnya
Upaya membongkar kasus dugaan 21 IUP palsu terus dilakukan Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim.
Selengkapnya
Upaya panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, dalam mengungkap dugaan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu, menemui hambatan.
Selengkapnya
aringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, turut menyoroti dugaan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) diduga ilegal di Kaltim.
Selengkapnya
Dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan dugaan 21 IUP palsu itu, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, menyebut pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Inspektorat.
Selengkapnya
Saat ini Inspektorat Kaltim, tengah melakukan investigasi, dengan memeriksa saksi dan penelusuran dokumen perizinan dari 21 IUP tersebut.
Selengkapnya