POJOKNEGERI.COM - Aktivitas pertambangan nikel di PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan belakangan ini.
Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi persoalan ini. Saat ditanya mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel di Pulau Gag yang terbit di tahun 2017, Jokowi tak menjawab lugas.
"Di kementerian. Itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama perpanjangannya di kementerian. Itu masalah teknis itu," kata Jokowi, di kediamannya, Jumat (13/6).
Terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan aktivitas penambangan di kawasan tersebut, Jokowi juga enggan berkomentar banyak. Ia mengaku belum melihat langsung kondisi di lapangan.
Meski demikian, ia mendukung agar aktivitas pertambangan di Raja Ampat dihentikan jika merusak lingkungan.
"Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya setop, kalau perlu dicabut ya dicabut," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal adanya Tambang nikel di Raja Ampat, Papua.
Menurutnya ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
"Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN," ujarnya.
Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017," katanya.
(*)
