Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan pembangunan IKN tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran.
SelengkapnyaDalam rangka penyegaran dan peningkatan efektivitas organisasi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Supardi, resmi melantik 11 pejabat baru di lingkungan Kejati Kaltim Pelantikan yang berlangsung di Kantor Kejati Kaltim pada Senin (28/7/2025)
SelengkapnyaWali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sikap hati-hati.
SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memasang syarat khusus untuk memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Syarat Prabowo sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN diteken adalah terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menargetkan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.
SelengkapnyaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menunjukkan sikap politiknya terhadap rencana pelaksanaan Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia akan digelar di Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan mendukung agar upacara kenegaraan tetap digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam proses pembangunan. Menurut Mardani, pilihan tersebut lebih efisien dan tidak membebani anggaran negara.
SelengkapnyaIbu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku diusulkan untuk dialihkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur apabila pemerintah memutuskan tak melanjutkan pembangunan kawasan IKN. Usulan ini datang dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan langkah ini perlu menjadi pertimbangan dengan ketersediaan anggaran dan kondisi politik saat ini. Langkah itu, kata dia, sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak.
SelengkapnyaKinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penambangan Ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai lemah dan simbolik oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kritik ini mencuat usai terbongkarnya tambang ilegal yang telah beroperasi selama hampir satu dekade dan menyebabkan kerugian negara Rp5,7 triliun.
SelengkapnyaPerayaan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dipastikan akan digelar di Jakarta, berbeda dari tahun lalu yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Merespon hal ini, Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa hal tersebut merupakan keputusan dari pemerintah.
Selengkapnya