Fraksi PAN Ajukan Penghentian Gaji dan Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya yang Kini Dinonaktifkan dari DPR

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas lembaga legislatif. Mereka secara resmi mengajukan penghentian seluruh hak jabatan termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi dua anggota DPR RI Fraksi PAN yang saat ini berstatus nonaktif. Langkah tersebut berlaku untuk Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya), yang saat ini tidak menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.

Dengarkan Aspirasi Rakyat, Presiden Prabowo Tegaskan DPR Akan Evaluasi Tunjangan Anggota

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto angkat bicara terkait dinamika nasional yang belakangan menjadi sorotan publik. Dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan dan menerima aspirasi rakyat yang disampaikan secara damai dan konstitusional.

Adi Prayitno Sindir DPR RI Soal Putusan MK: Diam Kalau Menguntungkan dan Ribut Jika Dirugikan

Sindiran keras dilayangkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada DPR. Ia mempertanyakan sikap inkonsisten sejumlah anggota DPR RI dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait keputusan terbaru mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah.

DPR Gelar Fit and Proper Test 24 Calon Dubes RI, Dalami Pemahaman soal Politik Luar Negeri

Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.  Proses fit and proper test ini berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu (5–6 Juli 2025), dan dilakukan secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan bahwa uji kelayakan dilakukan dalam empat sesi. Masing-masing sesi menguji enam calon dubes.

Komisi III DPRD Kaltim Temui Komisi XII DPR RI, Soroti Tambang Ilegal dan Krisis Penataan Energi

Komisi III DPRD Kaltim melakukan audiensi intensif dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Usulan Legalisasi Kasino Bukan Gagasan Baru, Era Ali Sadikin Pernah Buktikan Beri Pemasukan Besar untuk Jakarta

Usulan mengejutkan datang dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI pada Kamis (8/5/2025) lalu. Ia menyarankan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan legalisasi kasino sebagai salah satu cara menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

DPR RI dan DPRD Kaltim Tinjau Kantor Imigrasi Samarinda, Soroti Kendala Banjir dan Kebutuhan Relokasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang turut didampingi oleh jajaran pimpinan daerah Kalimantan Timur.

KPK Tak Kunjung Menahan Sekjen DPR yang Berstatus Tersangka, Ini Alasannya