IMG-LOGO
Home Advertorial DPR RI dan DPRD Kaltim Tinjau Kantor Imigrasi Samarinda, Soroti Kendala Banjir dan Kebutuhan Relokasi
advertorial | DPRD Kaltim

DPR RI dan DPRD Kaltim Tinjau Kantor Imigrasi Samarinda, Soroti Kendala Banjir dan Kebutuhan Relokasi

Mikhail - 16 Mei 2025 07:12 WITA
IMG
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. (ist)

POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang turut didampingi oleh jajaran pimpinan daerah Kalimantan Timur.


Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Syahrioma Delavino, serta para kepala UPT Imigrasi di wilayah Kaltim.

Peninjauan dilakukan secara langsung ke area pelayanan seperti layanan paspor, ruang tunggu pemohon, dan fasilitas publik lainnya.


Fokus utama kunjungan ini adalah untuk memastikan kualitas layanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), terutama di Samarinda yang menjadi gerbang penting menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyampaikan dukungan penuh dari legislatif terhadap peningkatan fasilitas Kantor Imigrasi Samarinda. Salah satu perhatian utama adalah kondisi gedung yang dinilai kurang layak.

“Seperti kendala yang disampaikan tadi, khususnya terkait kondisi kantor imigrasi yang rawan banjir, dan kapasitas untuk menampung jumlah pengunjung yang belum memadai. InsyaAllah ke depannya akan ada perpindahan ke arah gedung yang lebih layak,” ujar Yenni.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah lokasi alternatif untuk relokasi sudah mulai dipertimbangkan, seperti di kawasan Lembuswana, Temindung, Ringroad, dan Mesra.

“Mudah-mudahan segera terealisasi. Ini penting agar pelayanan keimigrasian tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga didukung dengan sarana yang aman dan representatif,” imbuhnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di sektor keimigrasian, terutama menjelang peningkatan mobilitas akibat pembangunan IKN yang kian intensif. (adv)