POJOKNEGERI.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto angkat bicara terkait dinamika nasional yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan dan menerima aspirasi rakyat yang disampaikan secara damai dan konstitusional.
“Kami mendengarkan rakyat. Aspirasi murni yang disampaikan secara damai adalah bagian dari demokrasi dan dilindungi undang-undang,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, termasuk dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Namun, Prabowo juga memberi peringatan keras terhadap potensi tindakan anarkis dalam unjuk rasa.
“Jika dalam pelaksanaannya terjadi perusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan, hingga jatuhnya korban jiwa, maka itu bukan lagi aspirasi. Itu pelanggaran hukum. Negara wajib hadir dan melindungi rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan telah menerima laporan dari sejumlah pimpinan partai politik terkait sanksi disipliner terhadap anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Saya mendapat laporan bahwa pimpinan partai telah mengambil langkah disipliner terhadap anggotanya yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPR RI akan meninjau ulang sejumlah kebijakan, termasuk rencana pencabutan penambahan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan luar negeri bagi para wakil rakyat.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen DPR dalam merespons keresahan dan kritik publik yang belakangan menguat di berbagai daerah.
Presiden Prabowo juga meminta seluruh anggota dewan dan pimpinan partai untuk lebih peka terhadap suara masyarakat serta menjaga kepercayaan publik di tengah situasi politik dan sosial yang sedang bergejolak.
Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo didampingi oleh para ketua umum partai politik, antara lain Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (NasDem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan sejumlah pimpinan partai lainnya. (*)
