POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Penanganan banjir di Kota Samarinda bukan hanya soal anggaran dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kepedulian sosial, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran warga.
Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat melakukan peninjauan lapangan di kawasan Perumahan H Saleh, Loa Janan Ilir, Rabu (4/6/2025).
Dalam kunjungannya, Andi Harun mengungkap bahwa kawasan tersebut terdampak oleh aliran air dari tiga sumber besar: Waduk Barito, Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar IAIN, dan aliran dari arah Purwajaya, yang diduga kuat berasal dari aktivitas tambang PT Insani.
“Tekanan air di kawasan ini cukup berat. Tiga aliran besar bertemu di sini, dan itu tidak bisa diselesaikan sepihak. Harus ada kolaborasi antarpihak, termasuk dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun rencana pembangunan sodetan untuk mengalihkan sebagian aliran air dari Sungai Loa Lah ke Sungai Loa Janan, lalu dialirkan ke Sungai Mahakam.
Namun, tantangan terberat justru berasal dari pemukiman warga yang berdiri di atas badan sungai, bukan hanya di bantaran.
“Ini bukan sekadar soal penertiban. Ada warga, ada masjid, ada banyak bangunan yang harus kita data. Tapi aliran sungai tidak boleh terus-menerus terhambat. Kalau tidak bisa dibebaskan semua, paling tidak 10 meter dari badan sungai harus bersih dari bangunan,” tegasnya.
Andi Harun juga menginstruksikan camat dan lurah untuk segera melakukan pendataan dan sosialisasi kepada warga terkait hal ini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa apabila anggaran sodetan dari provinsi tidak tersedia tahun ini, maka Pemkot Samarinda siap mengambil alih pengerjaannya agar proyek tidak tertunda.
Kita tidak bisa menunggu tahun depan. Kalau memungkinkan, sodetan kita kerjakan dulu. Anggaran provinsi bisa dialihkan untuk normalisasi sungai setelahnya,” ujarnya.
Selain aspek teknis, ia menegaskan pentingnya dukungan masyarakat.
Menurutnya, tanpa partisipasi warga, upaya pemerintah tidak akan efektif.
“Pemerintah punya kemauan dan anggaran, tapi kalau tidak didukung warga, tetap akan sulit. Jangan lupa, banjir bukan hanya soal air, tapi soal kerugian pertanian, rumah, bahkan nyawa,” katanya.
Ia juga menyebut kebutuhan 10 unit pompa air untuk seluruh kota, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 850 miliar.
Tak hanya mengandalkan provinsi, ia berkomitmen untuk melobi pemerintah pusat demi mendukung percepatan proyek ini.
“Kami tidak akan lelah memperjuangkan ini. Tahun ini kami mulai dari yang bisa dulu. Sisanya akan terus kami dorong hingga tuntas, karena warga berhak atas lingkungan yang aman dan sehat,” pungkas Andi Harun. (*)
