POJOKNEGERI.COM, KUTAI KARTANEGARA - Sejumlah proyek pembangunan strategis di Kalimantan Timur menuai perhatian serius DPRD Kaltim.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2024, dewan menemukan beberapa pekerjaan yang dinilai belum optimal saat melakukan uji petik lapangan.
Kegiatan uji petik ini berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (22-23 April 2025), dan menjadi bagian penting dari evaluasi penggunaan anggaran serta dampak pembangunan terhadap masyarakat.
Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandi, memimpin langsung peninjauan ke sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga fasilitas olahraga. Beberapa proyek besar yang menjadi sorotan, antara lain:
- Rehabilitasi Hotel Atlet di Kompleks Stadion Kadrie Oening Samarinda senilai Rp111,2 miliar;
- Pembangunan lanjutan Gedung Pandurata RSUD AW Sjahranie sebesar Rp136,5 miliar.
Menurut Agus, sebagian proyek menunjukkan hasil positif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia mengapresiasi pembangunan Kantor Samsat UPTD Samarinda dan SMAN 5 Samarinda yang dinilainya rapi dan tertata.
“Kita lihat pembangunan Samsat ini sangat bagus, begitu juga SMAN 5. Ini bukti bahwa jika perencanaannya tepat, anggaran bisa digunakan maksimal. Kami sangat puas,” ujar politikus Gerindra itu, Kamis (24/4/2025).
Namun, tidak semua proyek berjalan mulus.
Agus menyoroti rehabilitasi Lapangan Tenis Vorvo Samarinda, yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran.
“Sayang sekali, hasilnya belum memuaskan. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.
Agus menekankan, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi fisik, tetapi juga harus memperhatikan fungsi dan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu, juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan di atas kertas dengan kondisi di lapangan.
Salah satunya terkait proyek Jalan Ring Road dari Bayur ke Bandara APT Pranoto Samarinda.
Dengan nilai proyek Rp40,3 miliar, pansus hanya menemukan pematangan lahan sepanjang kurang dari 3 kilometer, tanpa adanya infrastruktur pendukung seperti parit atau pembatas jalan.
"Apa saja yang dikerjakan? Mekanismenya belum jelas. Minimal ada parit sebagai batas jalan," ujar Bahar.
Pansus juga mencatat buruknya hasil rehabilitasi SMK 1 Muara Badak, Kukar.
Kerusakan ditemukan di berbagai bagian seperti pengunci pintu, plesteran dinding, hingga akses jalan ke sekolah yang masih melewati tanah milik warga.
"Kami merasa nilai Rp1,4 miliar tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan," kata Bahar.
Selain itu, pada proyek SPAM Indominco, Pansus menemukan bahwa progres pemasangan pipa void sepanjang 26 kilometer baru mencapai 40 persen.
Padahal, jika pipa tidak segera terhubung, bangunan pengolahan air bersih akan sia-sia.
Tak hanya itu, bangunan turap di proyek SPAM juga dinilai mengkhawatirkan.
Dengan lebar hanya 60 cm, ketahanannya terhadap potensi longsor diragukan, terlebih lokasinya dekat dengan jalan nasional
Atas temuan-temuan tersebut, Pansus berencana memanggil OPD terkait, khususnya Dinas PUPR-Pera Kaltim dan pihak rekanan, untuk mendapatkan penjelasan detail.
“Pansus butuh kejelasan. Apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana mekanismenya. Kalau tidak, hasil temuan ini bisa kami teruskan ke Komisi III yang membidangi infrastruktur,” pungkas Bahar. (adv)
