POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap sektor perhotelan di daerah.
Ia menyebutkan, penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun memicu pengurangan kegiatan pemerintah di hotel.
“Sekarang banyak kegiatan dialihkan ke aula kantor atau fasilitas milik pemerintah seperti Lamin dan Odah Etam. Ini tentu berpengaruh ke okupansi hotel,” ujar Hasanuddin.
Selain kegiatan internal, kunjungan kerja dari luar daerah pun turut dibatasi.
Menurutnya, kombinasi faktor global seperti ketegangan geopolitik dan pembatasan impor pangan juga turut mendorong efisiensi anggaran.
Meski begitu, Hasanuddin menilai pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara ekstrem.
“Efisiensi itu penting, tapi bukan berarti seluruhnya harus dihentikan. Dampaknya sudah terasa di sektor ekonomi,” jelasnya.
Ia berharap kondisi ini bersifat sementara dan industri perhotelan di Kaltim dapat pulih dalam waktu dekat. (adv)