IMG-LOGO
Home Daerah DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI Jakarta, Bahas Sinkronisasi Jadwal dan Efisiensi Kerja AKD
daerah | umum

DPRD Kaltim Kunjungi DPRD DKI Jakarta, Bahas Sinkronisasi Jadwal dan Efisiensi Kerja AKD

Mikhail - 08 Mei 2025 07:31 WITA
IMG
Anggota DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. (IG/DPRD Kaltim)

POJOKNEGERI.COM, JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas legislatif, DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025).


Fokus utama kunjungan ini adalah sinkronisasi penyusunan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar tidak terjadi tumpang tindih agenda yang kerap menghambat kinerja kedewanan.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi para anggota dari tiga badan penting, yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).


Mereka disambut oleh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau.

Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus benchmarking terhadap tata kelola agenda legislatif, khususnya dalam hal perencanaan dan sinkronisasi kegiatan antar-AKD.

“Kami masih menghadapi tantangan dalam hal jadwal yang kerap berbenturan, antara rapat komisi, badan, dan pansus. Ini berimbas pada tingkat kehadiran anggota yang harus memilih agenda mana yang diikuti,” ujarnya.

Menurutnya, Banmus memegang peran kunci dalam merancang dan menyusun jadwal kegiatan DPRD.


Oleh karena itu, DPRD Kaltim ingin mengadopsi praktik terbaik dari DPRD DKI Jakarta, yang dinilai telah memiliki sistem penjadwalan yang rapi dan terstruktur.

Rombongan yang turut serta dalam kunjungan ini di antaranya Guntur, Sapto Setyo Pramono, Didik Agung, Safuad, Shemmy Permata Sari, Yonavia, Sulasih, Sabaruddin Panrecalle, Baba, Yusuf Mustafa, Abdul Rahman Agus, Abdul Rahman Bolong, Andi Adi Satya, Sigit Wibowo, Muhammad Husni Fakhruddin, Abdurahman KA, dan Damayanti.

DPRD Kaltim berharap, hasil dari kunjungan ini dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan sistem kerja legislatif di daerah, khususnya dalam penjadwalan dan perencanaan kegiatan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (adv)