_Kaltim.jpg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bersikap lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur, terutama pada pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di daerah-daerah yang kondisinya kian memprihatinkan.
Desakan itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, dalam Rapat Paripurna ke-18 yang digelar di Samarinda, Selasa (17/6/2025).
Afif menyoroti kondisi jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang mengalami kerusakan cukup parah.
Ia menilai, kondisi tersebut sudah terlalu lama diabaikan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.
“Fraksi Gerindra meminta kepada Pemprov Kaltim agar mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan,” ujarnya.
Menurutnya, akses jalan yang rusak tidak hanya memperlambat mobilitas warga, tetapi juga menghambat distribusi logistik serta mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Kondisinya saat ini masih cukup memprihatinkan sehingga perlu perhatian yang lebih serius,” tegas Afif.
Afif juga mendorong agar Pemprov Kaltim lebih proaktif berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mempercepat realisasi pembangunan dan perbaikan jalan nasional di kawasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan di Kukar, Kubar, dan Mahulu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus masuk dalam skala prioritas Pemprov Kaltim.
Pernyataan Fraksi Gerindra ini menambah daftar panjang kritik dari DPRD terhadap lemahnya pembangunan infrastruktur jalan di pedalaman Kaltim.
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan juga menyoroti buruknya kondisi jalan di wilayah tersebut yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Dengan semakin meningkatnya urgensi perbaikan, Fraksi Gerindra berharap Pemprov Kaltim segera merespons dan mengambil langkah nyata demi mewujudkan infrastruktur yang layak dan merata di seluruh wilayah provinsi. (adv)
