POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap melakukan perombakan besar-besaran terhadap seluruh perusahaan daerah (Perusda).
DPRD Kaltim menegaskan bahwa upaya revitalisasi ini bukan sekadar perbaikan manajemen, tapi juga bersih-bersih dari praktik politik balas budi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan bahwa revitalisasi akan menyasar Perusda di berbagai sektor strategis, seperti tambang, migas, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kelistrikan.
Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik.
“Kita sudah bentuk Perusda di hampir semua sektor unggulan. Sekarang saatnya memperkuat manajemen yang berintegritas,” ujar Husni, Senin (26/5/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan lagi mentolerir praktik penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik.
Sistem rekrutmen akan diperketat agar hanya individu berkompeten yang menduduki posisi strategis.
“Tidak ada lagi istilah 'orang gubernur' atau 'orang wakil gubernur'. Yang utama adalah kompetensi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Perusda harus dijalankan oleh orang-orang yang punya rekam jejak dan pengalaman di bidangnya.
Pejabat yang tak memenuhi standar kinerja akan langsung diganti.
“Kalau tidak profesional, tidak ada tempat di Perusda,” ucapnya tegas.
Komitmen ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengoptimalkan kontribusi Perusda terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Selama ini, banyak Perusda dikritik karena kinerjanya dianggap lemah dan penuh intervensi kepentingan politik.
Husni berharap revitalisasi ini bisa mengembalikan Perusda ke jalur semula: sebagai penggerak ekonomi daerah dan penyedia layanan publik yang andal.
“Ini saatnya membuktikan bahwa BUMD bisa modern, akuntabel, dan benar-benar menguntungkan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
