Pemerintah pusat berencana memangkas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2026, yang membuat banyak daerah mulai menata ulang arah keuangannya.
SelengkapnyaKalimantan Timur (Kaltim) bersiap menghadapi krisis fiskal pada tahun anggaran 2026 di tengah ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat. Informasi sementara yang diterima menunjukkan DBH, komponen vital dalam struktur keuangan daerah, berisiko terpangkas hingga 78 persen dari pagu semula. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, tidak menampik kabar tersebut. Menurutnya, meski keputusan final masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan, tanda-tanda pengurangan semakin jelas terlihat.
Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi bayang-bayang pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026 Bagaimana tidak, isu yang beredar bukan sekadar pengurangan kecil, melainkan potensi pemotongan hingga setengah dari jumlah normal yang diterima daerah. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar tentang keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Selengkapnya
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan di Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan lobi agar besaran pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat diminimalisir. “Kami telah memaparkan kondisi keuangan Kaltim yang sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Harapan kami, pemotongan yang direncanakan dapat diminimalisir agar tidak memberatkan APBD daerah,” ujar Sigit, Selasa (16/9/2025).
Selengkapnya
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Bagi Hasil TA 2022 yang terbit Jumat (30/12/2022).
Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, alokasi dana bagi hasil (DBH) migas dari pusat ke daerah diprotes keras oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, lalu bagaimana dengan sikap Kalimantan Timur (Kaltim)?
Selengkapnya
Secara menyeluruh, pemerintah pusat mengalokasikan DBH sebesar Rp23,26 triliun, yang disalurkan kepada Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota.
Selengkapnya.jpg)
Persoalan dana bagi hasil (DBH) membuat Bupati Kepulauan Meranti, M Adil meradang. Bahkan, M Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan.
Selengkapnya