Dalam upaya memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda secara resmi memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola perusahaan yang bersih, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selengkapnya
Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih terus bergulir. Perkembangan terbarunya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan satu orang tersangka baru yakni MSN. MSN menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE), anak perusahaan dari PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI).
Selengkapnya
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) rentan dengan tindak pidana korupsi. Menurutnya BUMD memiliki karakteristik kelembagaan yang kompleks dan kerap tidak dibarengi dengan sistem pengawasan internal yang memadai.
Selengkapnya_Evaluasi_Realisasi_APBD_dan_Kinerja_Pelaksanaan_Pembangunan_Daerah_Tahun_Anggaran_2023..jpeg)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) gelar rapat realisasi APBD dan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023.
Selengkapnya
Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)Kota Samarinda adakan Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA).
Selengkapnya
ada Rabu (13/9/2023) digelar Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 33 dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Kaltim Isran Noor atas pemandangan akhir fraksi-fraksi atas RAPBD Perubahan 2023 dan RAPBD.
Selengkapnya
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga rencanakan berikan PAD pada akhir tahun 2023 kepada Kota Samarinda.
Selengkapnya_DPRD_Samarinda,_Samri_Sahputra.jpg)
Limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) berpotensi bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selengkapnya