POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan pasokan beras tetap terjaga sekaligus mengendalikan harga agar tidak membebani masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggelar operasi pasar murah dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan pemerintah sudah menetapkan standar harga beras untuk GPM, yakni Rp60 ribu per 5 kilogram.
“Kalau GPM kita patok maksimal Rp60 ribu. Di luar itu tetap mengacu pada HET karena ada ongkos angkut dan biaya lain. Tapi untuk GPM tidak boleh lebih dari Rp60 ribu,” tegasnya.
Ia mengakui sempat ada gangguan pasokan dari daerah penghasil seperti Sulawesi dan Jawa, namun kondisi itu segera direspons cepat.
“Begitu ada kendala, kita langsung rapatkan barisan. Itu tugas pemerintah, memastikan masyarakat bisa membeli beras langsung di kelurahannya masing-masing,” jelasnya.
Mekanisme operasi pasar dilakukan fleksibel sesuai kebutuhan. Informasi disalurkan lewat lurah dan RT, sementara pembelian dibatasi maksimal dua karung atau 10 kilogram per keluarga.
“Syaratnya jelas, beras ini hanya untuk konsumsi, tidak boleh dijual lagi ataupun dioplos,” ujarnya.
Hingga saat ini, dari total jatah 7.000 ton, Pemkot baru menyalurkan sekitar 1.000 ton. Pemerintah pun siap menambah pasokan bila permintaan masyarakat meningkat.
“Kalau memang dibutuhkan kita keluarkan pokoknya kalau masyarakat perlu, kita gelontorkan saja,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa distribusi dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan pedagang.
“Kalau ada potensi kelangkaan, kita turun masif bersama seluruh OPD. Jadi langkah kita sudah terencana untuk setiap kelurahan,” pungkasnya. (*)
