POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam pemetaan risiko bencana.
Langkah ini menjadi bagian dari penyusunan kajian tingkat kecamatan, yang kini difokuskan di Samarinda Seberang dan Palaran.
Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Samarinda, Hamzah, menegaskan bahwa pemetaan berbasis partisipasi warga akan menghasilkan data yang lebih akurat mulai dari banjir, longsor, kebakaran, hingga cuaca ekstrem di dua kecamatan tersebut.
“Setiap kelurahan bahkan RT perlu melaporkan dan mengumpulkan informasi mana saja daerah rawan dari situ kita bisa tahu langkah mitigasi apa yang paling sesuai,” ujar Hamzah.
Menurutnya, pendekatan ini akan membantu pemerintah dalam merancang pembangunan yang tanggap bencana.
Misalnya daerah rawan banjir perlu drainase yang lebih lancar, sedangkan wilayah rawan longsor harus memiliki turap yang memadai.
“Kalau di Samarinda Seberang, banyak kampung bahari yang sudah lama berdiri. Itu rawan kebakaran maka perlu ada proteksi bisa berupa hydrant atau minimal Alat Pemadam Api Ringan (APAR),” tuturnya.
Saat ini, kajian baru menyasar dua kecamatan karena keterbatasan anggaran.
Namun, BPBD menargetkan seluruh 10 kecamatan di Samarinda dapat memiliki kajian risiko bencana pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap tahun depan bisa dilanjutkan untuk kecamatan lainnya. Apalagi ada dorongan dari provinsi agar kajian ini tidak hanya di tingkat kecamatan, tetapi juga sampai kelurahan,” ungkapnya.
Ia mengatakan tahun 2026 mendatang diharapkan program ini tidak lagi terdampak efisiensi anggaran sehingga upaya mitigasi dapat berjalan maksimal.
“Kesiapsiagaan berbasis kajian risiko ini fundamental sekali. Dengan begitu, warga bersama pemerintah bisa lebih siap menghadapi ancaman bencana,” tutupnya. (*)
