POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda.
Menyikapi hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda memperketat pengawasan dengan mewajibkan seluruh Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) memiliki sertifikat resmi.
Kepala Dinkes Samarinda, dr Ismed Kusasih, menegaskan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya jaminan keamanan makanan.
Sertifikat tersebut akan menjadi syarat mutlak bagi sekolah atau lembaga penyelenggara program MBG di Samarinda.
“Kemarin diputuskan bahwa seluruh SPPG harus mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan dinas. Nanti Dinkes akan memproses semua agar 15 SPPG di Kota Samarinda bisa memiliki sertifikat,” ujar Ismed, Senin (29/9/2025).
Ia mengatakan saat ini baru sebagian kecil SPPG di Samarinda yang sudah mengantongi sertifikat.
Meski demikian, Dinkes berkomitmen melakukan pendampingan agar seluruh penyelenggara segera memenuhi persyaratan.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan langkah proaktif berupa pembinaan dan audiensi dengan penyelenggara terkait aspek gizi, porsi, hingga tata cara penyajian makanan.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sepihak. Harus duduk bersama dengan tenaga ahli, terutama soal gizi dan pengolahan makanan semua akan dibimbing supaya standar keamanan benar-benar terpenuhi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pengawasan lapangan akan diperkuat melalui 26 Puskesmas yang tersebar di Samarinda.
Setiap Puskesmas memiliki Satgas khusus yang bertugas mendampingi SPPG di wilayah kerjanya.
Dengan begitu, seluruh proses penyelenggaraan MBG dapat dipantau secara berlapis.
“Kami sudah siapkan Satgas di 26 Puskesmas. Artinya, dari proses memasak hingga penyajian, semua ada yang memantau. Jika terjadi sesuatu, mekanisme penanganannya juga sudah jelas. Insyaallah Samarinda siap,” pungkasnya. (*)
