POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai modal utama para pejabat baru yang dilantik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Pesan ini ia sampaikan dalam pelantikan yang berlangsung di GOR Segiri Samarinda, Senin (29/9/2025).
Sebanyak tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, 230 pejabat administrator dan pengawas, tujuh pejabat fungsional, tujuh kepala puskesmas, serta 78 kepala sekolah resmi dikukuhkan.
Seluruhnya telah melalui proses seleksi dan mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam arahannya, Andi Harun menekankan bahwa setiap pejabat memiliki masa evaluasi maksimal satu tahun.
Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan publik bisa dirasakan masyarakat.
“Integritas itu penting. Kita sudah cukup banyak lembaga pengawas, mulai dari KPK, kepolisian, hingga kejaksaan. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi pejabat untuk bermain-main di wilayah pengadaan barang dan jasa atau memperlambat pelayanan publik,” tegasnya.
Ia mengungkapkan seorang pejabat publik harus mampu menahan diri dari sikap ingin cepat kaya.
Menurutnya, orientasi utama harus tetap pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga perizinan.
“Jangan pernah mau kaya secara instan. Tugas kita adalah memperkuat pelayanan publik, bukan sebaliknya. Kalau itu bisa dijalankan, maka manfaat ekonominya akan kembali untuk masyarakat luas,” ujarnya.
Selain integritas, ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan mendorong para pejabat agar menjadi “the right man on the right job” dengan keahlian yang relevan, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi.
“Minimal satu keahlian harus dimiliki dan benar-benar diimplementasikan dunia terus berubah, hanya mereka yang profesional dan inovatif yang bisa membawa organisasi ini maju,” tuturnya.
Ia juga memberi target agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dalam waktu dua bulan pertama.
“Di bulan ketiga mereka sudah harus tancap gas. Kita harus bergerak sesuai anggaran dan kemampuan, tapi dengan hasil yang nyata untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
