POJOKNEGERI,COM, SAMARINDA - Nama Kamaruddin Ibrahim, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi NasDem, kini terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek fiktif yang mengguncang PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Kasus ini bukan main-main. Nilai kerugiannya ditaksir mencapai Rp 431 miliar, dan Kamaruddin bukan satu-satunya, ia ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 7 Mei 2025.
Dugaan utama? Kamaruddin diduga mengendalikan dua dari sembilan perusahaan yang menerima proyek fiktif, dengan nilai mencapai Rp 13,2 miliar, lewat PT Fortuna Sarana Triguna dan PT Bika Pratama Adisentosa.
Proyek-proyek itu ternyata hanya ada di atas kertas, alias bodong.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, Subandi, sudah mengetahui kabar penetapan tersangka terhadap koleganya itu.
Namun, ia menegaskan bahwa lembaga legislatif tak bisa gegabah mengambil langkah sebelum proses hukum benar-benar berkekuatan tetap.
"Kasus itu di luar wewenang BK. Kami bergerak di seputar disiplin dan etika dewan," jelas Subandi pada Selasa, 13 Mei 2025.
BK DPRD Kaltim akan menunggu hasil akhir dari proses hukum.
Selama belum ada putusan inkrah, asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.
Namun, bila nanti sudah ada vonis tetap, barulah BK akan mengeluarkan rekomendasi.
Namun, menurut Subandi, apabila Partai NasDem sebagai partai pengusung memilih memproses Pergantian Antarwaktu (PAW) lewat fraksi mereka sendiri, maka langkah dari BK bisa saja tak diperlukan.
“Semua masih menunggu inkrah. Kita pantau terus, tapi tak bisa mendahului proses hukum,” ujarnya.
Subandi juga menyampaikan pesan kepada seluruh anggota dewan, mengingatkan agar tetap menjaga marwah DPRD Kaltim, lembaga yang kini semakin disorot publik. (adv)
