POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung agenda monitoring dan evaluasi terkait Penyusunan Prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim.
Dalam keterangannya usai rapat pada Rabu (28/5/2025), Sabaruddin menjelaskan bahwa proses penyusunan prognosis ini melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Oleh sebab itu, kerja sama lintas komisi seperti Komisi I, II, III, dan IV menjadi sangat penting untuk merumuskan anggaran, baik anggaran murni maupun anggaran perubahan,” ujarnya.
Menurut Sabaruddin, formulasi anggaran terdiri dari beberapa tahapan yang idealnya dimulai sejak Mei hingga Juli atau Agustus. Setiap rancangan anggaran, baik perubahan maupun murni, memiliki target dan sasaran yang jelas.
“Sebab ini bukan pekerjaan satu OPD saja, tetapi melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing,” jelasnya.
Namun, dalam rapat kali ini, Kepala Bapenda tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain, sehingga penjabaran lebih rinci belum dapat dilakukan.
Sabaruddin mengaku sangat menyayangkan ketidakhadiran tersebut dan berharap pertemuan lanjutan segera digelar.
“Kami berharap dalam waktu dekat bisa bertemu kembali agar pembahasan ini bisa lebih mendalam,” tambahnya.
Terkait realisasi anggaran, Komisi II mengaku belum menerima data pasti.
Oleh karena itu, Sabaruddin meminta agar para kepala dinas yang berkompeten dapat hadir langsung dalam rapat lanjutan agar informasi yang disampaikan akurat dan komprehensif.
“Kami sangat berharap OPD dapat memberikan data lengkap supaya perencanaan dan pengawasan anggaran bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Agenda monitoring ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Benua Etam. (adv)
