POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerataan pendidikan melalui program Gratispol, Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan dukungan penuh namun dengan penekanan khusus, kualitas tak boleh dikorbankan demi akses semata.
Ia menilai, kebijakan pendidikan gratis yang digagas Rudy Mas’ud merupakan langkah progresif, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih substansial.
“Kalau kita hanya bicara akses, kita bisa saja puas dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tapi pertanyaannya, apakah lulusan kita mampu bersaing di pasar kerja? Jangan sampai kita mencetak pengangguran berijazah,” ujar Andi Harun dalam pertemuan bersama jajaran Pemprov Kaltim, Senin (5/5/2025).
Meski saat ini Samarinda mencatat IPM tertinggi di Kaltim, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum cukup mencerminkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menghadapi tantangan global.
“IPM itu hanya mengukur apakah ada sekolah, apakah warganya sekolah, dan berapa persen yang melek huruf. Tapi IPM belum tentu mencerminkan kualitas SDM yang siap kerja,” tuturnya.
Andi Harun menegaskan bahwa reformasi institusi pendidikan menjadi langkah mendesak.
Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya mencetak lulusan, tetapi harus mampu menciptakan talenta yang kompeten dan adaptif terhadap dunia kerja yang semakin kompetitif.
“Kalau kita tidak meningkatkan mutu pendidikan, kita hanya akan bergantung pada belas kasihan dunia industri. Kita akan terus tertinggal oleh pencari kerja dari luar daerah. Kita tidak boleh kalah kualitas,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar program Gratispol diperkaya dengan pembaruan kurikulum serta perluasan pelatihan vokasi yang relevan.
“Pendidikan gratis itu penting, tapi lebih penting lagi menjadikan institusi pendidikan kita sebagai pengungkit tempat lahirnya SDM unggul,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi dengan program lain seperti kesehatan dan pembangunan infrastruktur, seraya mengingatkan bahwa ketimpangan kualitas SDM dapat menjadi penghambat utama kemajuan daerah.
“Kita perlu bergerak cepat. Anak-anak kita tidak boleh kalah dari mereka yang datang dari luar. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena kita lalai menyiapkan kualitas pendidikan sejak dini,” pungkasnya. (*)
