,_Ekti_Imanuel.jpg)
POJOKNEGERI.COM, KUBAR - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, melontarkan kritik keras terhadap pola perbaikan jalan nasional yang dinilai tidak efektif, khususnya di ruas Barong Tongkok–Mentiwan, Kutai Barat.
Menurutnya, pendekatan tambal sulam yang selama ini dilakukan justru memperparah kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman.
“Kondisinya tidak pernah benar-benar pulih. Diperbaiki sebentar, rusak lagi. Ini karena perbaikannya setengah hati dan tidak menyeluruh,” tegas Ekti, Rabu (21/5/2025).
Ia menilai bahwa perbaikan yang bersifat parsial dan berbasis pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan tidak mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mengubah pendekatan menjadi kontrak multiyears atau jangka panjang.
Dengan skema tersebut, proyek dapat direncanakan secara bertahap namun berkesinambungan, tanpa terlalu bergantung pada fluktuasi anggaran tiap tahun.
Ekti mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk membenahi ruas Barong Tongkok–Mentiwan, yang dijadwalkan mulai dikerjakan pertengahan 2025 hingga 2027.
Namun ia menegaskan bahwa pengawasan harus ketat agar proyek benar-benar tuntas dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Ruas ini sangat vital. Tidak ada jalan provinsi yang melintasi wilayah kami, jadi jalan nasional adalah satu-satunya urat nadi masyarakat,” ungkap legislator asal Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut.
Ia juga menyebut beberapa ruas lain seperti Simpang Blusu, Simpang Damai, SP1–Muara Gusi, hingga Muara Gusi–Simpang Kalteng yang juga perlu penanganan.
Namun, fokus utama tetap harus pada jalur penghubung utama yang menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi logistik di pedalaman.
“Kita tidak punya alternatif lain. Kalau perbaikannya asal-asalan, masyarakat kami yang paling menderita,” ujarnya.
Sebagai representasi daerah, Ekti menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar agar wilayah tertinggal tidak semakin tertinggal.
“Ini soal keadilan pembangunan. Jangan biarkan masyarakat pedalaman terus tertinggal hanya karena infrastruktur tak kunjung layak,” tutupnya. (adv)
