POJOKNEGERI.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tanggapannya tekait dengan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Dedi Mulyadi untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Ia lantas menyarankan agar Dedi Mulyadi berdialog dengan Kemendikdasmen supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya baik.
"Semestinya dikaji ulang lah, jadi pendidikan barak itu supaya tidak artifisial, kemudian tidak hanya fisik. Disiplin itu kan tidak otomatis fisik, tapi mentalitas," kata Haedar, Minggu (25/5).
Haedar menghargai semangat program barak ini demi menanamkan rasa disiplin di Jawa Barat.
Namun demikian, menurutnya model pendidikan itu seharusnya perlu dikaji secara lintas aspek sebelum diterapkan.
Selain itu, Haedar menekankan sistem pendidikan, termasuk perubahan kurikulum hingga pola pembinaan didasarkan pada naskah akademik yang disusun harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal tersebut, menurutnya, masih kurang diterapkan untuk pengelolaan pendidikan di Indonesia.
"Untuk mengkritisi, memberi masukan secara akademik. Supaya apa, hasilnya yang terbaik biarpun tidak sempurna, tapi secara objektif itu mewadahi pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat. Nah, kita kurang di situ," papar Haedar.
Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan kementeriannya masih melihat secara holistik tentang program barak Demul ini.
Pihaknya masih mempelajari dan mencermati pandangan para pakar pendidikan hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
"Jadi kita anggap ini masih proses pengkajian kami. Dan, kami juga mendengar banyak masukan, termasuk pakar pendidikan, sekolah dan juga KPAI. Jadi, kita belum bisa berkomentar banyak soal itu," ucap Fajar.
(*)
