POJOKNEGERI.COM, KUTAI BARAT - Mangkraknya pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sejak 2012 kini kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Proyek infrastruktur strategis yang membentang di Sungai Mahakam, tepatnya di Kecamatan Melak, itu diharapkan segera dilanjutkan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyambut baik rencana keberlanjutan proyek tersebut.
Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan berada di bawah kewenangan Pemkab Kubar, Pemprov Kaltim dapat berkontribusi melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu).
"Kalau kegiatan pembangunan kembali berlanjut, nanti bisa (Pemprov) menyalurkan bantuan melalui Bankeu," ujar Ekti.
Politikus Gerindra dari dapil Kubar–Mahulu ini menegaskan, jembatan ATJ sangat dibutuhkan masyarakat untuk memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Karena itu, percepatan penyelesaian menjadi kebutuhan mendesak.
"Intinya ini kan untuk kebutuhan masyarakat. Dan ini juga sudah masuk prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubar," jelasnya.
Pemkab Kubar sendiri pada 2025 telah mengalokasikan Rp 3,5 miliar untuk perencanaan pembangunan ulang jembatan tersebut.
Namun, penyelesaian proyek ini juga bergantung pada verifikasi hukum terkait masa lalu proyek yang sebelumnya sempat tersangkut persoalan hukum.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji sebelumnya menyebut, Pemprov baru bisa menyalurkan bantuan jika proses verifikasi dari lembaga penegak hukum, termasuk KPK, telah tuntas.
"Kalau tidak ada masalah hukum, di 2026 bisa kita kucurkan anggaran," kata Seno.
Ia juga memastikan bahwa desain jembatan telah diverifikasi pada 2024 lalu.
Tahun ini, fokus verifikasi akan menyasar aspek legal untuk memastikan proyek bebas dari persoalan yang bisa menghambat pelaksanaan.
Sejumlah tokoh, termasuk Bupati FX Yapan, bahkan berencana mengajak Presiden Jokowi untuk melihat langsung kondisi mangkraknya jembatan ATJ sebagai upaya menarik perhatian pusat.
Jembatan ATJ menjadi harapan besar masyarakat Kubar untuk konektivitas yang lebih baik.
Kini, dukungan lintas pemerintah daerah dan pengawasan DPRD diharapkan bisa menjadi kunci agar proyek ini tak lagi sekadar rencana di atas kertas. (adv)
