.jpeg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Masalah banjir di Samarinda kembali jadi sorotan.
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, mengungkapkan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah meminta dukungan provinsi untuk menangani banjir secara lebih komprehensif dan terintegrasi.
Afif mengatakan, dirinya akan menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, untuk mengagendakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Wali Kota Samarinda.
“Pak Wali meminta adanya kerjasama yang lebih erat antara provinsi dan kota. Saya akan usulkan kepada Ketua Komisi II agar beliau bisa diundang untuk hearing,” ujar Afif di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Dalam forum tersebut, Wali Kota rencananya akan memaparkan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan peran serta Pemerintah Provinsi, mulai dari penguatan sistem intake air bersih hingga penanganan banjir yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan.
“Banjir bukan hanya persoalan Samarinda, tapi juga dialami daerah lain seperti Balikpapan, Bontang, Berau, hingga Mahakam Ulu. Harus ada sinergi antara pemerintah kota dan provinsi,” jelasnya.
Afif, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, menegaskan bahwa dirinya berkewajiban menyuarakan kepentingan daerahnya secara langsung, terlebih karena Ketua Komisi II saat ini berasal dari dapil lain.
“Saya sudah komunikasi dengan Ketua Komisi dan beliau mendukung. Tinggal menunggu penjadwalan hearing,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tanpa kolaborasi lintas pemerintahan, penanganan banjir akan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan.
“Masalah banjir tidak bisa diserahkan ke satu pihak saja. Harus ada rencana terpadu dan dukungan dari semua level pemerintahan. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Afif berharap hearing dapat segera digelar dalam waktu dekat agar lahir langkah konkret untuk menangani banjir, yang tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga melemahkan perekonomian dan merusak infrastruktur kota.
“Kita ingin forum ini jadi awal komunikasi yang lebih solid antara kota dan provinsi,” pungkasnya. (adv)
