POJOKNEGERI.COM - DPRD Kota Samarinda kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Tepian.
Sorotan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di Samarinda yang dinilai mulai kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pasien.
Menurut Puji, sapaan akrabnya, meningkatnya jumlah pasien yang ditangani rumah sakit di Samarinda tidak hanya berasal dari kota itu sendiri, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Bontang. Hal ini berdampak pada kapasitas pelayanan yang semakin terbatas.
“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang yang berobat ke Samarinda, sehingga daya tampung rumah sakit kita tidak mencukupi,” ungkap Puji.
Puji menambahkan, meskipun jumlah rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta di Samarinda tergolong cukup, namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada keterbatasan dalam pelayanan, terutama menghadapi kebijakan baru dari pemerintah pusat.
Tantangan tersebut semakin nyata menjelang penerapan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan mulai berlaku Juni 2025. Dalam aturan baru BPJS Kesehatan ini, hanya rumah sakit yang telah memenuhi standar KRIS yang diperbolehkan menangani pasien BPJS.
“Bila hanya 60 persen rumah sakit yang mampu melayani standar ini, maka 40 persennya tidak bisa melayani pasien BPJS. Ini tentu jadi tantangan tersendiri,” tegas Puji.
DPRD Samarinda, lanjutnya, terus mendorong pemerintah daerah dan pihak rumah sakit untuk bersiap menghadapi kebijakan ini dengan serius. Penyesuaian terhadap standar KRIS harus menjadi prioritas, demi memastikan seluruh masyarakat, terutama peserta BPJS, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Kita ingin memastikan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Samarinda benar-benar sesuai harapan,” pungkasnya.
Dengan perhatian serius dari DPRD, harapannya seluruh lapisan masyarakat Samarinda dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas, sekaligus mendorong kemajuan sektor kesehatan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
(ADV)
