POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meninjau langsung fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Kota Samarinda, usai membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo KM 2, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang.
Dalam kunjungan tersebut, Andi Harun memeriksa kesiapan sarana mulai dari ruang belajar, asrama, musala, ruang guru, kamar wali siswa, hingga fasilitas sanitasi.
Ia mengaku puas dengan kualitas yang disiapkan.
“Sarana dan model pengelolaannya sudah setara sekolah-sekolah maju di luar negeri. Tinggal anaknya semangat belajar dan orang tuanya mendukung,” ujarnya.
Andi Harun juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto serta tiga kementerian terkait, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian PUPR, yang berkolaborasi merancang sekolah ini.
Ia menegaskan, dukungan pemerintah daerah tetap penting meski program diinisiasi pusat.
“Nggak bisa sukses kalau hanya mengandalkan satu pihak. Kalau ada yang kurang, hukumnya wajib bagi pemerintah daerah untuk ikut melengkapi,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran SRT 24 menjadi peluang besar memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama.
Ia berharap pembangunan fisik yang tersisa bisa selesai tepat waktu agar sekolah beroperasi maksimal.
Dengan fasilitas lengkap dan dukungan lintas lembaga, SRT 24 diharapkan mencetak generasi berprestasi dengan wawasan luas, keterampilan hidup, dan karakter kuat.
“Kalau semua pihak mau terlibat, hasilnya bukan hanya lulusan pintar, tapi juga mandiri dan siap bersaing,” tambahnya.
Kepala SRT 24, Hasyim, menjelaskan sekolah memiliki empat ruang asrama (dua untuk putra, dua untuk putri), satu asrama cadangan, empat ruang kelas, ruang wali asuh, serta fasilitas sanitasi terjaga.
“Toilet memadai. Untuk malam hari, anak-anak diarahkan menggunakan fasilitas di dalam asrama,” ujarnya.
Ia menambahkan, MPLS di SRT berbeda dengan sekolah umum.
Jika di sekolah reguler MPLS berlangsung tiga hingga lima hari dan dikelola internal, di SRT kegiatan ini berlangsung dua minggu melibatkan berbagai instansi.
“Pembinaan visi diserahkan ke TNI, ada materi dari BNN, BKKBN, Dinas Sosial, Diskominfo, dan lembaga lainnya. Tidak ada baris-berbaris atau bentak-bentak seperti sekolah umum. Fokus kami membangun karakter, kemandirian, dan kebersamaan,” kata Hasyim.
Materi MPLS juga mencakup pengenalan budaya sekolah, tata cara hidup di asrama, edukasi kesehatan, hingga literasi teknologi informasi. (*)
