POJOKNEGERI.COM - Puluhan tenaga honorer yang telah lama mengabdi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kamis (14/8/2025) siang.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin, setelah pengabdian mereka selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian yang layak.
Salah seorang peserta aksi, Bayu Guritno, yang telah bekerja selama 20 tahun sebagai tenaga keamanan di Kantor DPRD Kalimantan Timur, mengungkapkan kekecewaannya.
“Aksi kami ini kan sebagai tindak lanjut. Karena sebelumnya kami sudah bikin surat ke Pak Gubernur, bahkan dua kali. Surat pertama di bulan Juni sebelum lebaran IdulAdha, tapi belum ada respon. Kedua, kami kirim lagi hari Senin, 11 Agustus kemarin, dan itu pun tidak ada respon,” keluh pria 44 tahun itu.
Lanjut Bayu, keputusan melakukan aksi bersama teman sesama pegawai honorer ini terpaksa dilakukan. Sebab mengingat tenggat waktu yang diberikan Kementerian PAN-RB, melalui Surat Edaran (SE) Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tentang Semua Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diwajibkan untuk segera mengajukan usulan kebutuhan formasi paling lambat 20 Agustus 2025, untuk proses pendataan.
“Makanya sebenarnya kami tidak mau aksi-aksi seperti ini, kami maunya damai, ketemu Pak Gubernur, mendengar keputusan beliau untuk nasib kami yang belum terakomodir. Saya sudah 20 tahun di Sekretariat DPRD,” seru Bayu.
Meski secara aturan, Bayu mengaku kalau tenaga honorer di bagian keamanan sejatinya tidak bisa terakomodir. Namun hal itu bukan aturan baku. Karena beberapa daerah lain, di luar Kalimantan, seperti di Kepulauan Riau yang berhasil meningkatkan status para honorer. Utamanya mereka yang berkutat di bidang kebersihan, sopir, keamanan dan peramu kanto alias office boy.
“Memang kalau bicara regulasi, tenaga pengamanan itu tidak bisa. Tapi di sini kami minta kebijakan, karena ada kok instansi lain, bahkan kementerian, yang bisa. Cleaning service, sopir, office boy itu masuk. Makanya kami perlu Pak Gubernur mengambil kebijakan yang berpihak kepada kami,” harap Bayu.
Serupa dengan Bayu, Muhammad Fauzi yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim juga mengharapkan hal serupa. Yakni perhatian dan pengangkatan status kepegawaian agar mendapat kesempatan hidup yang lebih baik.
“Tolong kami diperjuangkan, kami sudah 15-20 tahun tapi tidak ada backup kami. Kita sama-sama manusia, masa kita dibedakan. Kami ini bingung mau mengadu ke siapa. Kami punya anak punya istri, kalau tidak kerja makan apa kami. Minta tolong saya, sampaikan ke gubernur, tidak apa-apa paruh waktu. Intinya kami diperhatikan. Gubernur memperjuangkan nasib honorer diangkat menjadi pegawai tenaga kerja,” seru Fauzi.
Hal senada juga disampaikan Andika Kurniawan yang bekerja sebagai Bakti Rimbawan di Dinas Kehutanan Kaltim. Kata Andika, harapan dan perhatian dari kepala daerah sangat diharapkan. Utamanya untuk mereka para tenaga kerja honorer yang sudah mengabdi lama di pemerintahan Kalimantan Timur.
“Semoga ini bisa disampaikan ke gubernur. Bisa menyuarakan kemanusian. Semoga gubernur bisa melihat kami termasuk masyarakat. Kalau kami diakomodir, pasti berfitbek ke pemerintah saat kami bekerja di dinas masing-masing,” tambah Andika.
Terakhir, Muhammad Rizky tenaga honorer Dispora Kaltim yang juga menjadi koordinator aksi mengharap adanya kebijaksanaan dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Dalam SE MenpanRB kembali ke kepala daerah masing-masing. Sayang seribu sayang gubernur tidak bisa menemui kami. Surat kami tidak dibalas sejak bulan lalu. Makanya ini kami melakukan aksi. Kami meminta kebijakan gubernur,” tegasnya.
Rizky yang bekerja sebagai pengawas venue sejak 2017 silam mengaku sangat menanti perhatian dari para pemangku kebijakan. Dengan harapan, persoalan ini bisa dengan cepat didengar dan direspon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
“Harapnya tentu ini bisa selesai sebelum 17 Agustus, agar kami juga bisa merasakan arti kemerdekaan itu,” pungkasnya.
(tim redaksi)
