Pengangguran terbuka berpotensi terjadi usai pemerintah menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein, tegas menolak rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
Selengkapnya
Kabar bakal dihapusnya tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang, mendapatkan respon keras dari DPRD Kaltim.
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyerahkan langsung Bantuan sembako dari Baznas Kota Samarinda kepada pegawai dan masyarakat Kota Samarinda.
Selengkapnya
Pemprov Kaltim tetap akan berikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai honorer.
Selengkapnya
Itu tegas ia sampaikan, walaupun pemerintah telah menerbitkan PP No. 49/2018 tentang manajemen PPPK.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji memberikan apresiasi atas terpilihnya Gubernur Kaltim, Isran Noor, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
Selengkapnya
Dalam pandangannya, ia tak bersepakat adanya penghapusan tenaga honorer. Apalagi jika mereka tidak difokuskan untuk dalam waktu ke depan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Selengkapnya