Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun Anggaran 2024, Senin (6/10/2025) di Halaman Balai Kota.
SelengkapnyaSeorang pria berinisial VN (29) ditangkap oleh Polresta Balikpapan karena terbukti melakukan praktik penipuan dengan menawarkan bantuan untuk memasukkan korban dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi penipuan VN dilakukan dengan mencatut nama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
SelengkapnyaWakil Gubernur Kaltim, Seno Aji karena memberikan tanggapannya terkait adanya aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah tenaga honorer asal Kaltim di gedung Kementerian PAN-RB di Jakarta pada Senin (8/9/2025). Dalam pernyataannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak tinggal diam dalam merespons aspirasi para tenaga honorer, khususnya yang belum terdata dalam basis data resmi pemerintah pusat.
SelengkapnyaAksi demonstrasi dilakukan Perwakilan Non ASN asal Kalimantan Timur bersama Aliansi Honorer Non Database BKN & Gagal CPNS se-Indonesia di depan gedung Kementerian PAN-RB. Aksi ini untuk menuntut kepada pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN di Indonesia.
SelengkapnyaGubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh proses pengusulan pengangkatan tenaga honorer sejatinya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim, dan saat ini tinggal menunggu arahan keputusan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Rudy Mas’ud menaggapi aksi damai yang dilakukan oleh puluhan tenaga honorer non-database yang terjadi pada Kamis (14/8/2025) kemarin.
SelengkapnyaAksi Damai dilakukan puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Kamis (14/8). Para tenaga honorer ini menagih janji Gubernur Kalimantan Timur, Rusy Mas’ud, yang beberapa waktu lalu berjanji terkait mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SelengkapnyaMenteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 143 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat. Menurutnya, para guru tersebut sebenarnya telah dinyatakan lolos dalam proses seleksi dan diterima.
SelengkapnyaPemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 1.300 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di GOR Segiri, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda, Senin (28/4/2025).
Selengkapnya