Perlawanan itu diminta dilakukan jika Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat perihal penundaan tahapan Pemilu 2024.
Selengkapnya
Beragam respon pun muncul setelah putusan itu dikeluarkan. Termasuk dari Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) Kemendagri, Bahtiar.
Selengkapnya