 Kalimantan Timur melakukan aksi di Kejagung RI.jpeg)
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur terus menyoroti kasus dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Selengkapnya
Di tengah isu miring terkait penghentian kerja sama dengan media massa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa anggaran media tetap ada dan tidak dihapus.
Selengkapnya lakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Gubernur Kaltim.jpeg)
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur transparan dan akuntabel dalam menjalan roda pemerintahan. Hal ini disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Jumat (25/72025).
Selengkapnya.jpeg)
Suara penolakan terhadap kebijakan tarif batas bawah kembali menggema dari para pengemudi ojek online (ojol) di Kalimantan Timur. Penolakan ini datang dari Aliansi driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) dan Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos) Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tegas dalam menegakkan aturan yang melindungi kesejahteraan mitra driver.
Selengkapnya
Sengketa antara Yayasan Melati dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait penggunaan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Samarinda memasuki babak baru yang semakin memanas.
Selengkapnya
- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa kabar mengenai penghapusan dana pokok pikiran (Pokir) legislatif pada tahun anggaran 2026 tidak benar. Ia meminta masyarakat dan media untuk tidak termakan informasi yang belum melalui proses resmi.
Selengkapnya
Persoalan sedimentasi drainase dan penumpukan sampah di ruas-ruas jalan utama Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim resmi menyepakati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD, Rabu (16/4/2025).
Selengkapnya