Pengurangan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program prioritas yang telah direncanakan, mulai dari sektor pendidikan hingga pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
SelengkapnyaWakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan pentingnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat.
SelengkapnyaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2022 disahkan DPRD dan Pemkab senilai Rp 2,7 Triliun.
Selengkapnya